Obeth Kotouki Pertanyakan Kejelasan Hasil Kerja Tim Harmonisasi, Minta Pemkab Deiyai Segera Berkoordinasi dengan Provinsi

DEIYAI [SINAR BEMO] – Anggota DPRK Kabupaten Deiyai Fraksi Golkar sekaligus Ketua Komisi A, Obeth Kotouki, menyoroti belum adanya kejelasan tindak lanjut hasil kerja Tim Harmonisasi yang sebelumnya telah turun ke lapangan. Menurutnya, hingga kini masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah terkait hasil maupun rekomendasi tim tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Obeth dalam Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Sekretariat DPRK Deiyai, Senin (29/6/2026).

Dalam pandangannya di hadapan pimpinan sidang, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh peserta rapat, Obeth mengaku menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai keberadaan dan hasil kerja Tim Harmonisasi. Menurutnya, masyarakat hingga saat ini belum memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjut dari proses yang pernah dilakukan tim tersebut.

“Setiap kali kami turun ke masyarakat, yang selalu ditanyakan adalah bagaimana kelanjutan Tim Harmonisasi. Sampai hari ini kami sendiri belum mendapatkan jawaban yang jelas mengenai hasil maupun tindak lanjutnya,” ujar Obeth.

Ia mengatakan ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul kesalahpahaman maupun informasi yang simpang siur.

Obeth juga mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum rapat paripurna, dirinya menerima informasi berupa video yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang turut menyinggung persoalan tersebut. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh perhatian besar terhadap penyelesaian berbagai persoalan melalui mekanisme harmonisasi.

Oleh sebab itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Deiyai tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Pemerintah diminta segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memperoleh kepastian mengenai status, hasil, serta langkah lanjutan dari Tim Harmonisasi.

“Kami memohon kepada pimpinan daerah agar segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Masyarakat membutuhkan kepastian, jangan sampai mereka beranggapan bahwa tim yang pernah turun hanya sekadar memberikan harapan tanpa ada tindak lanjut,” tegasnya.

Menurut Obeth, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Ia menilai setiap proses yang telah dilaksanakan harus disampaikan hasilnya secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan yang sebenarnya.

Selain meminta kejelasan mengenai Tim Harmonisasi, Ketua Komisi A DPRK Deiyai itu juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu terus menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Di akhir penyampaiannya, Obeth berharap persoalan Tim Harmonisasi menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah. Ia meminta agar hasil koordinasi nantinya juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun berbagai penafsiran yang berbeda di lapangan.

“Harapan kami sederhana, masyarakat mendapatkan kepastian. Jika memang ada tindak lanjut, sampaikan. Jika ada keputusan, jelaskan kepada masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tetap terjaga,” pungkasnya.