Deiyai [SINAR BEMO] — Penanganan konflik antarwarga di Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, menuai kritik tajam. Konflik yang dipicu dugaan perselingkuhan dan telah berlangsung selama tiga bulan ini dilaporkan telah menelan 11 korban jiwa hingga Januari 2026. Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dinilai melakukan pembiaran karena lambatnya langkah strategis di lapangan.
Donatus Mote, S.IP., MM ketua Fraksi kelompok Khusus DPRP Papua Tengah dengan tegas mengatakan Kekecewaan masyarakat mencuat saat membandingkan respons cepat pemerintah pada konflik di Wakia Kapiraya dengan lambannya penanganan di Kwamki Lama. Alasan bahwa pihak yang bertikai merupakan warga asal Kabupaten Puncak dinilai tidak relevan, mengingat lokasi kejadian berada sepenuhnya di wilayah administratif Kabupaten Mimika.
Sindiran keras bagi kepemimpinan Mimika datang lewat kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Meno Tabuni, yang turun langsung ke lokasi kejadian. Kehadiran pejabat dari kabupaten tetangga ini dianggap sebagai tamparan sekaligus bukti ketidakmampuan Pemda Mimika dalam meredam eskalasi kekerasan di wilayahnya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mote mengatakan Meski akhirnya Bupati Mimika turun ke lokasi dan mengambil tindakan tegas dengan membongkar posko-posko perang, langkah ini dianggap terlambat.
”Kehadiran Bupati di ujung kematian rakyat meninggalkan kesan duka yang mendalam. Seandainya ketegasan itu muncul sejak awal, nyawa warga mungkin bisa terselamatkan,” ujar salah satu pengamat sosial setempat.
Kini, harapan besar tertuju pada sinergi Pemkab Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk benar-benar memutus mata rantai konflik agar kedamaian permanen dapat tercipta di Kwamki Lama.
