Wakil Ketua I DPRD Deiyai Desak Penghentian Konflik di Kapiraya: “Tahan Diri, Jangan Ada Lagi Korban Nyawa”

Friday, 13 February 2026 - 09:03 WIT

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua I DPRD Deiyai, Linus Koto, saat memberikan keterangan terkait konflik sosial yang terjadi di Kapiraya. Jumat, 13/2/2026.

Wakil Ketua I DPRD Deiyai, Linus Koto, saat memberikan keterangan terkait konflik sosial yang terjadi di Kapiraya. Jumat, 13/2/2026.

DEIYAI [SINAR BEMO] – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Deiyai, Linus Koto, memberikan tanggapan keras terkait perselisihan antara Suku Mee dengan Suku Kamoro dan Suku Kei di wilayah Kapiraya yang telah berlangsung selama dua hari berturut-turut.

​Linus Koto dengan tegas meminta seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan konflik dan menahan diri. Ia menekankan pentingnya gencatan senjata demi menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak dari masyarakat sipil.

​”Sebelum jatuh korban nyawa yang lebih besar, saya minta perang segera dihentikan. Pihak Suku Mee, Suku Kamoro, dan Suku Kei harus masing-masing menahan diri,” ujar Koto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Terkait akar permasalahan yakni tapal batas wilayah antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, Koto menjelaskan bahwa persoalan tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan masalah batas administratif dalam waktu dekat.

​Kepada aparat keamanan, Koto meminta personel gabungan Polres Mimika dan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah untuk bekerja secara profesional di lapangan. Ia berharap kehadiran aparat benar-benar mampu mendinginkan suasana dan menciptakan perdamaian, bukan justru memperkeruh keadaan.

​Menanggapi video yang beredar mengenai jatuhnya korban luka serta kerusakan fasilitas umum, Koto menyatakan keprihatinannya. Ia juga menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku perusakan fasilitas negara di wilayah administrasi Kabupaten Deiyai.

​”Pelaku harus bertanggung jawab atas pembakaran Puskesmas, Kantor Distrik, hingga Kantor Balai Kampung. Fasilitas publik ini milik masyarakat yang seharusnya dijaga, bukan dihancurkan,” pungkasnya.

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

19 Siswa PAUD KB Emudai Yomeni Resmi Tamat, Orang Tua Diajak Terus Dukung Pendidikan Anak
MRP Papua Tengah Tampung Aspirasi Warga Deiyai, Fokus Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Daerah
CV. Gako Indah Resmi Operasikan Pertashop di Tanjakan Mugou Waghete
Sambut HARDIKNAS, Pokja TK/Paud dan Dinas Pendidikan Gelar Beragam Lomba
Pemkab Deiyai Distribusikan 381 Ton Beras dan 72.200 Liter Minyak Goreng untuk Masyarakat
70 Siswa SMP YPPGI Bomou Jalani Ujian Nasional, Dinas Pendidikan Beri Motivasi
Bupati Deiyai Bantu Rp25 Juta untuk Pemulangan Jenazah Alm. Oktavianus Edowai dari Timika
Dedikasi dari “Antara Hidup dan Mati”: 59 Siswa SMAK Aweidabi Deiyai Tuntaskan Seminar Karya Ilmiah

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Tuesday, 12 May 2026 - 19:51 WIT

19 Siswa PAUD KB Emudai Yomeni Resmi Tamat, Orang Tua Diajak Terus Dukung Pendidikan Anak

Friday, 8 May 2026 - 13:59 WIT

CV. Gako Indah Resmi Operasikan Pertashop di Tanjakan Mugou Waghete

Tuesday, 28 April 2026 - 15:17 WIT

Sambut HARDIKNAS, Pokja TK/Paud dan Dinas Pendidikan Gelar Beragam Lomba

Friday, 24 April 2026 - 11:26 WIT

Pemkab Deiyai Distribusikan 381 Ton Beras dan 72.200 Liter Minyak Goreng untuk Masyarakat

Thursday, 23 April 2026 - 17:01 WIT

70 Siswa SMP YPPGI Bomou Jalani Ujian Nasional, Dinas Pendidikan Beri Motivasi

Berita Terbaru

BPPRD Kabupaten Deiyai menggelar rapat pembentukan panitia kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan kesiapan pelaksanaan sosialisasi pajak di lima distrik Kabupaten Deiyai, Rabu (13/5/2026).

Pemerintahan

BPPRD Deiyai Bentuk Panitia Penyuluhan Pajak Daerah untuk Lima Distrik

Wednesday, 13 May 2026 - 18:59 WIT