Deiyai [SINAR BEMO] — Pemerintah Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, melalui Dinas Sosial, kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II untuk periode April–Juni 2025. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Distrik Tigi, Waghete, pada Selasa (14/7/2025), dan ditemui langsung oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST.
Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp17.020.000.000 (tujuh belas miliar dua puluh juta rupiah), berupa bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar dalam sistem PKH. Bantuan ini bertujuan meringankan beban ekonomi warga kurang mampu sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Sebanyak 67 kepala kampung dan lima kepala distrik hadir mendampingi penyaluran, bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan lembaga penyalur seperti Bank BRI dan Pos Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam berbagai hal, Bupati Melkianus Mote menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penyaluran bansos. Ia meminta bantuan seluruh kepala kampung dan aparat distrik memastikan diterima langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ini bantuan uang rakyat. Saya tekan agar ini sampai kepada penerima yang berhak, tanpa potongan dan tanpa disalahgunakan. Kepala kampung harus bertanggung jawab secara profesional dan adil,” ujar Mote di hadapan seluruh peserta kegiatan.
Bupati juga menyampaikan bahwa ia akan melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan penyaluran sesuai daftar yang telah ditetapkan. Ia akan mendatangi rumah warga dan melakukan pengecekan secara acak.
“Saya tidak hanya duduk di kantor. Saya akan turun langsung ke kampung-kampung, bertanya langsung ke apakah masyarakat mereka sudah menerima atau belum. Kalau ada penyelewengan, saya pastikan ada evaluasi,” tegasnya.
Bupati Mote juga menyampaikan bahwa prioritas penyaluran ditujukan kepada kelompok masyarakat paling rentan, seperti anak yatim piatu, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, janda, duda, serta keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Ia menyoroti pula tiga kelompok suku lokal yang menjadi perhatian khusus, yaitu Dobiyo Bagee, Daba Bagee, dan Miyaa Bagee.
“Bantuan ini harus benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Tidak boleh ada satu pun kelompok yang tertinggal,” imbuhnya.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deiyai, Yulita Mote, SS, dalam Arahnya menekankan pentingnya penggunaan dana bantuan secara bijak. Ia mengajak masyarakat untuk kembali pada falsafah hidup Orang Mee: Dou, Gai, Ekowai—melihat, berpikir, dan bertindak.
“Gunakan bantuan ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak. Kita harus melihat kebutuhan, memperhatikan baik-baik, lalu bertindak tepat,” pesan Yulita.
Ia juga mengingatkan bahwa bantuan ini tidak untuk diperjualbelikan, karena fungsinya adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi.
Penyaluran bansos dilakukan berdasarkan jadwal per distrik. Masyarakat dapat mengambil langsung bantuan tunai di Bank BRI sesuai daftar penerima yang telah berfungsi. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan pihak Bank BRI dan Kantor Pos Deiyai serta Nabire untuk memperlancar proses distribusi.
Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan Kodim 1705/Deiyai, Polres Deiyai, serta pejabat dari instansi terkait lainnya. Kehadiran para pihak ini menjadi bagian dari upaya pengawasan lintas sektor agar bantuan sampai secara adil dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Deiyai berharap penyaluran bansos PKH ini dapat menjadi instrumen strategi dalam membangun jaringan perlindungan sosial yang inklusif, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat kampung, dan elemen dalam masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial di wilayah Papua Tengah.
