Deiyai [SINAR BEMO] — Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Deiyai pada 17/4/2026.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) melalui Pelayanan Keberpihakan yang Optimal dan Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas kebijakan pengembalian Dana Otsus Papua. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Deiyai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati berharap alokasi Dana Otsus ke depan dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan agar program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi kerja panitia dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan Musrenbang. Namun, Bupati menegaskan bahwa forum ini merupakan agenda resmi yang wajib dihadiri seluruh kepala OPD. Ia menyayangkan masih adanya pimpinan OPD yang tidak hadir dan menilai hal tersebut mencerminkan kurangnya komitmen terhadap perencanaan pembangunan daerah.
“Jika forum penting seperti ini tidak dihadiri, maka komitmen terhadap kegiatan lainnya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Bupati menekankan bahwa Dana Otsus harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan, menurutnya, harus berbasis data akurat, dilakukan secara adil dan bergilir, agar masyarakat yang belum menerima bantuan dapat memperoleh kesempatan di tahun berikutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Dana Otsus tidak diperuntukkan bagi perjalanan dinas, operasional kantor, maupun pembayaran gaji pegawai. Oleh karena itu, setiap OPD diminta lebih cermat dalam menyusun program dan anggaran.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa dibandingkan delapan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah, alokasi Dana Otsus Kabupaten Deiyai masih relatif kecil. Untuk itu, program bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan memprioritaskan usaha yang sudah berjalan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna menghindari tumpang tindih program. Jika terdapat kesamaan program, maka akan dialihkan ke sektor lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Sejumlah program prioritas yang akan terus dilanjutkan antara lain bantuan ternak babi, budidaya bawang merah, bawang putih, serta kopi. Pemerintah juga akan menurunkan tenaga pendamping untuk memberikan pelatihan modern guna meningkatkan produktivitas masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pemerintah berencana membangun pasar khusus bagi OAP dan gedung galeri budaya melalui Dana Otsus. Sementara pembangunan Asrama Trotman Gakokebo akan didukung Dana Alokasi Umum serta kerja sama dengan PT Freeport Indonesia.
Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan akses jalan ke sejumlah kampung yang belum terjangkau kendaraan roda empat, seperti Kampung Dagokebo, Matadi, dan Pekepa. Pembangunan jalan di wilayah Kapiraya dan Bouwo juga akan terus dilanjutkan hingga tuntas.
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Bupati menegaskan kedua sektor tersebut menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah berencana mengirim 20 siswa tingkat SMP untuk mengikuti pembinaan pendidikan di Provinsi Papua Tengah. Sementara di sektor kesehatan, pelayanan dasar seperti PAUD dan Posyandu akan terus diperkuat.
Bupati juga mengungkapkan bahwa total Dana Otsus yang diterima tahun ini mencapai sekitar Rp127 miliar, dengan sekitar Rp42 miliar dialokasikan untuk DPR, sementara sisanya digunakan untuk berbagai program pembangunan daerah.
Ia menambahkan bahwa setiap OPD hanya menerima alokasi operasional sekitar Rp300 juta, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah.
Dengan dibukanya Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Deiyai berharap seluruh perencanaan penggunaan Dana Otsus Tahun 2027 dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
