Deiyai [SINAR BEMO] — Persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai di wilayah selatan Deiyai yang belum tuntas menjadi sorotan serius. Menyikapi situasi ini, Pemuda Wilayah Selatan Deiyai mendesak kedua pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dengan mengutamakan kajian adat sebagai landasan utama.
Kekhawatiran akan berdampak buruk di masa depan, terutama potensi konflik sosial, menjadi pemicu utama seruan ini.
Ketua Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang juga mewakili Pemuda asal Wilayah Selatan Deiyai, Step Edowai, menyatakan menyebarkannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat ini kami melihat terkait dengan Tapal Batas antara Mimika dan Deiyai berputar belum selesai sampai saat ini. Kami, intelektual muda wilayah Selatan, melihat hal ini ke depannya bisa berbahaya dampaknya,” tegas Edowai.
Wilayah selatan Deiyai merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai suku dari kawasan gunung dan pantai. Keragaman ini, tanpa adanya kejelasan batas wilayah, dapat menjadi pemicu instabilitas. Oleh karena itu, Edowai menekankan perlunya langkah serius dari pemerintah.
Menurut Edowai, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Deiyai dan Pemda Kabupaten Mimika harus segera duduk di satu meja untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Proses ini tidak boleh dilakukan secara sepihak atau hanya didasarkan pada kepentingan administratif semata, seperti penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Kedua pemerintah harus duduk satu meja lalu mengambil keputusan itu Pemda Kabupaten Deiyai dan Mimika melalui kajian-kajian khusus dari sisi adat,” ujar Edowai. “Pemerintah jangan mengambil langkah hanya satu sisi mungkin karena demi kepentingan pemerintah agar APBD bertambah, dll. Perlu ada pertimbangan dari sisi Adat.”
Step juga mengakui bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan beberapa pejabat sebelumnya telah gagal dan membutuhkan proses yang panjang. Bahkan, pertemuan di Aula Gubernur pun tidak memberikan hasil. Untuk itu, kami berharap kedua Pemerintah Daerah (Pemda) dapat duduk bersama dan menyelesaikannya dengan kepala dingin hari ini, karena kami percaya pejabat Pemda Mimika dan Deiyai adalah sosok yang mengerti dan beritikad baik.
Wilayah yang dimaksud meliputi area yang luas, mulai dari Iwaka PT PAL Iwaka hingga Kapiraya Mogodagi. Masyarakat di daerah perbatasan ini didorong untuk memahami dampak jangka panjang dari ketidakjelasan batas wilayah, dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan demi kenyamanan dan keamanan warga sendiri.
Sebagai langkah solutif, Langkah Edowai menyarankan agar penyelesaian tapal batas adat didahulukan sebelum penetapan batas administratif oleh pemerintah. Ia menekankan peran tua-tua adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelesaian konflik batas ulayat.
”Saya selaku Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan sebagai Intelektual muda dari wilayah selatan, saya sarankan kepada pemerintah maupun masyarakat harus menyelesaikan tapal batas adat terlebih dahulu melalui tua-tua adat secara terbuka guna menjaga stabilitas keamanan terhadap warga, lalu tapal batas pemerintah menyesuaikan dari belakang melalui tapal batas Adat,” pungkas Edowai.
Penyelesaian menyelesaikan tapal batas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, yang sering dipicu oleh perebutan sumber daya alam dan klaim wilayah, sebagaimana kasus serupa yang telah terjadi di beberapa titik perbatasan di Meepago.
