Deiyai [SINAR BEMO] — Komitmen Pemerintah Kabupaten Deiyai di bawah kepemimpinan Bupati Melkias Mote untuk memberantas peredaran minuman keras (miras) dan narkoba mendapat dukungan kuat dari legislatif. Namun, dukungan ini disertai dengan desakan agar komitmen tersebut segera diterjemahkan dalam tindakan nyata di lapangan, khususnya melalui penutupan total tempat-tempat penjualan miras.
Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP-T, Donatus Mote, menyatakan dukungan penuhnya sekaligus menyampaikan pandangan yang tegas. “Bila tidak dijual, maka tidak ada orang beli minuman,” ujar Donatus Mote, menggarisbawahi akar permasalahan peredaran miras di wilayah Waghete dan sekitarnya.
Padamkan Api, Hilangkan Asap Hitam
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Donatus Mote menggunakan analogi kuat, “Harus padamkan api agar asap hitam tidak mengepung bumi Deiyai.” Menurutnya, selama tempat penjualan minuman keras beroperasi, masalah sosial yang ditimbulkan akan terus ada. Oleh karena itu, ia menawarkan solusi tunggal: Pemerintah dan masyarakat harus segera sepakat untuk menutup semua tempat penjualan minuman keras dari Tanah Kudus Deiyai.
Ia secara spesifik menyoroti surat izin usaha yang mungkin telah dikeluarkan pemerintah. “Apabila ada surat izin pemerintah untuk berdagang minuman keras, maka demi nilai kemanusiaan harus dicabut kembali,” tegasnya.
Dilema PAD vs. Keselamatan Manusia
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap dilema kebijakan yang sering dihadapi pemerintah daerah, yakni potensi benturan antara upaya pemberantasan miras dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak usaha miras.
Donatus Mote mengakui bahwa izin usaha miras mungkin diberikan untuk menambah PAD. Namun, ia menekankan bahwa keuntungan materi tidak dapat mengalahkan kerugian sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan miras, yang berlawanan dengan nilai adat budaya dan nilai agama setempat.
”Ini menjadi sebuah tantangan dan uji nyali, apakah pemerintah daerah mampu ambil sikap tegas untuk tutup tempat-tempat miras, ataukah demi penghasilan asli Daerah harus diabaikan? Tentu saja dalam hal ini harus ambil keputusan yang bijak demi keselamatan manusia,” katanya.
Donatus Mote menutup pernyataannya dengan menegaskan prioritas pembangunan: Manusia lebih penting daripada PAD. “Pemerintah hadir karena adanya manusia, bukan karena adanya miras. Maka ini saatnya benar-benar berantas miras dari tanah Deiyai,” pungkasnya. Desakan ini menjadi seruan bagi semua elemen masyarakat, tokoh pemuda, adat, agama, dan intelektual, untuk bersatu mewujudkan komitmen Bupati Melkias Mote di lapangan.
