Bupati Mote Hadiri Pelantikan DPRK Deiyai, Tekankan Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Deiyai [SINAR BEMO] —Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, bersama Wakil Bupati Ayub Pigome, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deiyai dalam rangka pengucapan sumpah dan janji anggota DPRK Deiyai dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) masa jabatan 2024–2029. Acara ini berlangsung di Aula Sekretariat DPRD pada Rabu, 15 Juli 2025.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dandim 1703/Deiyai, Kapolres Deiyai, para kepala distrik, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Mote menyampaikan ucapan selamat kepada lima anggota DPRK yang dilantik. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Deiyai, saya mengucapkan proficiat dan selamat kepada saudara-saudari yang telah dilantik sebagai anggota DPRK periode 2024–2029. Semoga kehadiran saudara-saudari dapat memperkuat representasi masyarakat di lembaga legislatif,” ujar Mote.

Ia berharap momentum pelantikan ini dapat mempererat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Deiyai secara harmonis. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama panitia seleksi yang telah bekerja maksimal menjalankan proses seleksi anggota DPRK jalur pengangkatan.

Menurut Bupati Mote, keberadaan anggota DPRK dari jalur Otsus merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme Otsus berhak membentuk satu fraksi tersendiri dan mendapatkan posisi sebagai Wakil Ketua DPRK.

“Ini adalah komitmen negara dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak Orang Asli Papua (OAP),” tegas Mote.

Lima anggota DPRK jalur Otsus yang dilantik merupakan representasi dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Deiyai. Melalui pembentukan Fraksi Otsus, diharapkan suara OAP semakin terwakili dan diperjuangkan secara serius dalam setiap pengambilan kebijakan daerah.

Bupati Mote juga menyampaikan bahwa pelantikan ini menandai keterwakilan seluruh unsur masyarakat Deiyai dalam lembaga legislatif, baik yang berasal dari partai politik maupun dari jalur pengangkatan.

Terkait nomenklatur, Bupati mengusulkan agar DPRD Kabupaten Deiyai segera disesuaikan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Deiyai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otsus. Ia pun meminta Bagian Hukum untuk segera menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) terkait perubahan nomenklatur tersebut.