DEIYAI [SINAR BEMO] — Masyarakat Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan akses jalan darat yang menghubungkan ibu kota kabupaten ke wilayah distrik. Sulitnya akses transportasi saat ini dinilai menjadi akar masalah lumpuhnya berbagai layanan publik mendasar di wilayah tersebut.
Ernes Kotouki, S.IP, Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Tim Harmonisasi Konflik Sosial Pemkab Deiyai, mengungkapkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan birokrasi pemerintahan di Kapiraya saat ini sangat memprihatinkan.
”Biaya logistik via laut dari Timika mencapai Rp15-20 juta per perjalanan, sementara penerbangan hanya tersedia sekali seminggu. Kami memohon jalan darat sepanjang 50-60 km dari ibu kota Deiyai segera dibuka agar negara benar-benar hadir di tengah masyarakat,” tegas Ernes di Timika, Jumat (6/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketegangan di jalur laut juga menjadi faktor penguat urgensi jalur darat. Tim Harmonisasi yang hendak menuju Kapiraya sempat tertahan akibat penghalangan oleh warga Suku Kamoro di area Lokpon. Saat ini, tim masih menunggu situasi kondusif untuk melanjutkan perjalanan.
Senada dengan itu, Kepala Suku Mee Kapiraya, Mesak Edowai, S.I.Kom, mengapresiasi langkah awal pemerintah yang telah membuka jalan sepanjang 2 km pada tahun 2025 lalu. Namun, ia berharap ada intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.
”Kami sangat berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kementerian PUPR turun tangan. Tanpa jalan darat, tenaga medis dan guru akan terus kesulitan mencapai Kapiraya, yang berujung pada terabaikannya hak-hak dasar warga,” ujar Mesak.
Dukungan serupa datang dari Ketua Ikatan Keluarga Deiyai Selatan, Agusten Anou. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan darat adalah solusi jangka panjang untuk menghindari gesekan sosial di jalur laut yang merupakan wilayah adat Suku Kamoro. Jalur darat dianggap sebagai kunci kemandirian ekonomi dan efektivitas pelayanan publik di Kapiraya.
