Wakil Ketua I DPRD Deiyai Desak Penghentian Konflik di Kapiraya: “Tahan Diri, Jangan Ada Lagi Korban Nyawa”

Friday, 13 February 2026 - 09:03 WIT

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua I DPRD Deiyai, Linus Koto, saat memberikan keterangan terkait konflik sosial yang terjadi di Kapiraya. Jumat, 13/2/2026.

Wakil Ketua I DPRD Deiyai, Linus Koto, saat memberikan keterangan terkait konflik sosial yang terjadi di Kapiraya. Jumat, 13/2/2026.

DEIYAI [SINAR BEMO] – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Deiyai, Linus Koto, memberikan tanggapan keras terkait perselisihan antara Suku Mee dengan Suku Kamoro dan Suku Kei di wilayah Kapiraya yang telah berlangsung selama dua hari berturut-turut.

​Linus Koto dengan tegas meminta seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan konflik dan menahan diri. Ia menekankan pentingnya gencatan senjata demi menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak dari masyarakat sipil.

​”Sebelum jatuh korban nyawa yang lebih besar, saya minta perang segera dihentikan. Pihak Suku Mee, Suku Kamoro, dan Suku Kei harus masing-masing menahan diri,” ujar Koto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Terkait akar permasalahan yakni tapal batas wilayah antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, Koto menjelaskan bahwa persoalan tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan masalah batas administratif dalam waktu dekat.

​Kepada aparat keamanan, Koto meminta personel gabungan Polres Mimika dan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah untuk bekerja secara profesional di lapangan. Ia berharap kehadiran aparat benar-benar mampu mendinginkan suasana dan menciptakan perdamaian, bukan justru memperkeruh keadaan.

​Menanggapi video yang beredar mengenai jatuhnya korban luka serta kerusakan fasilitas umum, Koto menyatakan keprihatinannya. Ia juga menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku perusakan fasilitas negara di wilayah administrasi Kabupaten Deiyai.

​”Pelaku harus bertanggung jawab atas pembakaran Puskesmas, Kantor Distrik, hingga Kantor Balai Kampung. Fasilitas publik ini milik masyarakat yang seharusnya dijaga, bukan dihancurkan,” pungkasnya.

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dinas Sosial Deiyai Buka Pendaftaran Perlinsos, Pendataan Penerima Bansos 2027 Mulai Disiapkan
Bupati Melkianus Mote Pastikan Pembangunan Asrama SMPTK YPPGI Gakokebo Berjalan Sesuai Target
Mando Mote: 25 Gereja di Deiyai Bisa Ambil Bantuan Beras Mulai 12 Oktober
Ernest Kotouki: Tukang Putra Daerah Harus Kembangkan Talenta dan Kemampuan
Disnaker Deiyai Serahkan Bantuan Alat Pertukangan kepada 30 Tukang Lokal OAP
30 Unsur DWP Deiyai Dikukuhkan, Bupati Dorong Fokus pada Pendidikan, Ekonomi dan Sosial
Seragam DWP Dibagikan, Dinas Perumahan Deiyai Dorong Kekompakan Anggota
Dunia Usaha Mengkhawatirkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru Mengganggu Upaya Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sunday, 25 October 2026 - 06:10 WIT

Dinas Sosial Deiyai Buka Pendaftaran Perlinsos, Pendataan Penerima Bansos 2027 Mulai Disiapkan

Wednesday, 21 October 2026 - 16:43 WIT

Bupati Melkianus Mote Pastikan Pembangunan Asrama SMPTK YPPGI Gakokebo Berjalan Sesuai Target

Saturday, 10 October 2026 - 04:42 WIT

Mando Mote: 25 Gereja di Deiyai Bisa Ambil Bantuan Beras Mulai 12 Oktober

Wednesday, 7 October 2026 - 09:54 WIT

Disnaker Deiyai Serahkan Bantuan Alat Pertukangan kepada 30 Tukang Lokal OAP

Tuesday, 6 October 2026 - 20:46 WIT

30 Unsur DWP Deiyai Dikukuhkan, Bupati Dorong Fokus pada Pendidikan, Ekonomi dan Sosial

Berita Terbaru