Deiyai [SINAR BEMO] — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di Aula Sekretariat Dewan (Sekwan) pada Senin (22/12/2025).
Dalam suasana sidang tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi Otsus, Amison Frank Dogopia, memberikan interupsi tajam mengenai kondisi perekonomian masyarakat akar rumput di Kabupaten Deiyai. Ia menyoroti perlunya perlindungan hukum yang konkret bagi para pedagang Orang Asli Papua (OAP).
”Kami berkomitmen membangun ‘pagar ekonomi’ bagi masyarakat asli Deiyai. Saat ini, kami telah menyiapkan draf Raperda tentang Pasar Mama-Mama Papua dan Perlindungan Pangan Lokal,” tegas Dogopia di hadapan peserta sidang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mendesak agar dalam setiap tahapan pembahasan regulasi daerah, Fraksi Otsus dilibatkan secara aktif. Hal ini dikarenakan fraksi tersebut tengah menggodok aturan khusus yang nantinya akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pemberdayaan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Dogopia memberikan pernyataan tegas kepada para pedagang non-OAP yang beroperasi di Deiyai. Ia meminta agar semua pihak menghormati komoditas pangan lokal dengan tidak mendatangkan (drop) bahan pangan dari luar daerah yang dapat mematikan pasar petani lokal.
”Ini bukan soal membatasi ruang gerak ekonomi secara umum, melainkan upaya menciptakan proteksi khusus bagi OAP. Kami merasa prihatin melihat Mama-mama Papua seringkali tidak mendapatkan keuntungan yang layak; barang dagangan mereka tidak laku dan terpaksa dibawa pulang kembali ke rumah,” tambahnya.
Dogopia menegaskan bahwa pembagian sektor ekonomi harus jelas. Ia berharap sektor sayur-mayur dan pangan lokal di pasar sepenuhnya dikelola oleh Mama-mama Papua.
”Kami menghargai saudara-saudara non-OAP di sektor ekonomi lainnya, namun untuk urusan pangan lokal, kami minta ada penghormatan terhadap hasil bumi yang ada di sini. Kesejahteraan masyarakat asli harus menjadi prioritas utama,” tutupnya.
