Deiyai [SINAR BEMO] — Persoalan konflik tapal batas dan kekerasan antarkelompok masyarakat di wilayah Kapiraya, yang merupakan perbatasan krusial antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, semakin memprihatinkan. Kekecewaan memuncak setelah Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika dan Deiyai mangkir dari dua kali undangan mediasi resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kapiraya telah menjadi saksi dua insiden konflik besar dalam setahun terakhir. Peristiwa pertama melibatkan pembakaran alat berat perusahaan pendulangan emas oleh masyarakat Suku Mee. Kejadian kedua bahkan lebih tragis, ketika masyarakat Suku Kamoro menyerang Suku Mee di Kampung Mogodagi, yang mengakibatkan terbunuhnya dan terbakarnya seorang pendeta. Pasca-insiden tersebut, Kapiraya kini kosong, ditinggalkan oleh masyarakat Suku Mee dan Kamoro yang mengungsi demi mencari kedamaian.
Dalam upaya mencari solusi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk sebuah Tim yang melibatkan unsur DPR Papua Tengah (DPR PT) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Tim ini telah mengadakan dua kali pertemuan mediasi, namun kedua pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Bupati Mimika dan Bupati Deiyai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan pertama digelar di Guest House Nabire. Bupati Dogiyai hadir, sementara Bupati Deiyai hanya diwakili oleh Asisten Satu, Bapak Simon Mote. Pihak Kabupaten Mimika bahkan tidak mengirimkan satu pun perwakilan.
Situasi serupa terulang pada pertemuan kedua, Senin, 15 Desember 2025, yang diadakan di Hotel Horizon Diana, Mimika. Lagi-lagi, Bupati Mimika dan Bupati Deiyai tidak hadir. Kabupaten Dogiyai diwakilkan oleh Kepala Kesbangpol, Yanuarius Dogomo.
Keengganan Pimpinan Daerah Mimika dan Deiyai untuk hadir menimbulkan kekecewaan besar. Seorang anggota Dewan yang diangkat melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus) Donatus Mote, S.IP., M.M, yang menjadi narasumber utama dalam laporan ini, menyatakan kebingungannya.
”Ini artinya bahwa yang punya masalah di Kapiraya adalah Kabupaten Mimika dan Deiyai, tapi kenapa Pimpinan Daerah dari kedua kabupaten tidak hadir? Apa mau biarkan masyarakat di perbatasan terus terjadi konflik sampai saling baku bunuh?” ujarnya.
Anggota Dewan tersebut menilai bahwa ketidakhadiran pimpinan kabupaten seolah menunjukkan ketidakseriusan dalam menyelesaikan masalah perbatasan. Ia berharap mediasi yang diinisiasi oleh Provinsi Papua Tengah dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung.
Kekhawatiran publik semakin bertambah menyusul langkah Pemkab Mimika dan Deiyai yang secara tiba-tiba melakukan pemekaran distrik dan kampung di wilayah perbatasan, mencakup Kapiraya hingga Bouwobado, dalam waktu yang berdekatan sebulan lalu.
”Kedua pemerintahan ini rupanya saling rebut wilayah perbatasan di Kapiraya sampai Bouwobado,” kata Anggota Dewan Otsus tersebut, namun menyayangkan bahwa konflik di masyarakat adat justru terabaikan.
Ia menegaskan pentingnya menempatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adat sebagai prioritas utama. “Jangan biarkan masyarakat adat menjadi tumbal dalam drama kepentingan pemerintahan maupun dalam kepentingan politik yang sedang dipertontonkan di publik,” tutupnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat terus mendorong Pemkab Mimika dan Deiyai agar serius duduk bersama, membicarakan penyelesaian masalah tapal batas, memprioritaskan pembangunan infrastruktur, menjamin kenyamanan hidup, dan yang terpenting, menjaga nyawa manusia di Kapiraya.
