Deiyai, [SINAR BEMO] — Pemerintah Kabupaten Deiyai secara resmi memulai langkah strategis untuk memperkuat basis data kependudukan demi efektivitas kebijakan pembangunan. Bupati Deiyai pada Kamis, 24 Oktober 2025, secara langsung membuka sosialisasi tentang sinkronisasi data penduduk Deiyai, khususnya yang berkaitan dengan Angka Kesehatan dan Kemiskinan. Acara penting ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deiyai dan menjadi tonggak awal perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
acara pembukaan Sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, menunjukkan komitmen kolektif Pemkab Deiyai. Tampak hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Bagian Humas, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), serta sejumlah kepala bidang dan kepala seksi terkait.
Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Deiyai menegaskan filosofi pembangunan yang harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yaitu data yang rill (nyata). “Kami membangun kabupaten atau sesuatu, itu semua harus mulai dari Nol. Kami sangat membutuhkan data rill, mulai dari orang kaya, menengah, hingga yang paling miskin, supaya kami bisa mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Bupati. Penekanan pada akurasi data ini menjadi kunci dalam mendistribusikan program dan alokasi dana secara adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus pada Pemberantasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesehatan
Bupati menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pusat nasional untuk memberantas angka kemiskinan dan meningkatkan kesehatan. Namun, beliau menekankan bahwa keberhasilan implementasi di daerah sangat bergantung pada ketersediaan data riil.
”Kita dukung program pusat nasional, tapi saya mau data rill orang yang kurang mampu, kesehatan mereka. Ini termasuk data untuk orang miskin, janda, duda. Saya datang ke sini untuk bantu orang miskin “daba Dobiyo miyaa” dan lainnya. Saya sudah jadi bupati,” tegasnya, menyiratkan keseriusannya dalam membantu masyarakat kurang mampu.
Sektor kesehatan menjadi prioritas utama. Bupati telah mewajibkan seluruh desa untuk mengaktifkan dan memasukkan program-program Posyandu ke dalam rencana kerja mereka. “Anak-anak harus mendapat kesehatan yang baik, imunisasi yang baik-baik,” pintanya, menekankan pentingnya investasi pada kesehatan generasi muda.
Sensus dan Pendataan Terpadu di Bulan November
Untuk mendapatkan data riil yang diidamkan, Bupati mengumumkan rencana sensus terpadu yang akan dilaksanakan mulai bulan November.
”Bantuan semua sudah jalan, namun bulan November kita akan lakukan sensus. Saya sudah perintahkan BPS (Badan Pusat Statistik) siapkan format, dan semua Dinas yang ada kita harus turun sama-sama,” ungkap Bupati.
Proses pendataan akan dilakukan secara detail dan langsung ke lapangan. “Kita akan turun tanyakan punya KTP, punya Kandang (rumah/aset) atau tidak, supaya betul-betul kena ke orangnya,” jelasnya, menyoroti metode verifikasi langsung untuk mencegah salah sasaran.
Bupati juga menyinggung masalah penyaluran bantuan sosial. Untuk menghindari penyalahgunaan dan perampasan uang bantuan yang sering terjadi jika diserahkan tunai di kampung-kampung, bantuan sosial ke depan akan diutamakan dalam bentuk penanganan masalah. “Uang bantuan sosial kita akan lakukan dalam bentuk ketika ada masalah kesehatan, masalah sosial lainnya,” ujarnya, mengisyaratkan sistem bantuan yang berbasis kasus dan kebutuhan.
Pembangunan Infrastruktur dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur penunjang data dan pemerintahan di Deiyai. “Kantor untuk BPS kita akan bangun di sebelah Polres Deiyai, termasuk Kantor Pertanahan dan beberapa kantor akan kita susun ke sana, supaya Deiyai ini terlihat kota kabupatennya,” tuturnya, menggambarkan visi penataan kota yang lebih terorganisir.
Selain itu, Bupati memberikan mandat kepada BPS dan BPJS untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. “Apabila ada tenaga kerja yang dibutuhkan, maka carilah orang asli Deiyai, supaya mereka bantu kegiatan di lapangan,” pintanya, memastikan bahwa masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional institusi vertikal tersebut.
