Deiyai [SINAR BEMO] — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deiyai tahun 2025. Rapat yang dilaksanakan di Aula Sekwan DPRD pada Jumat, 15 Agustus 2025, ini diwarnai keluhan dari anggota dewan terkait keterlambatan penyerahan dokumen materi pembahasan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Gregorius Mote, didampingi Wakil Ketua I, Linus Koto, serta dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 25 anggota DPRD, Kepala Bank Papua Cabang Deiyai, serta perwakilan dari TNI dan Polri.
Dalam sesi pandangan umum, Simon Edowai dari Fraksi Golkar menyampaikan kekecewaannya. “Hari ini kami tidak punya ide dan pikiran karena kami belum mendapatkan buku rancangan setebal ini,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penyerahan dokumen seharusnya dilakukan jauh-jauh hari, idealnya seminggu sebelumnya, agar anggota dewan memiliki waktu untuk mempelajari materi. “Dengan begitu, kami bisa menyampaikan buah pikiran kami dalam forum ini,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Senada dengan Simon, Ketua Komisi A, Obet Kotouki, juga mengeluhkan hal serupa. “Kami DPRD kali ini tidak bisa menyampaikan pendapat karena buku setebal ini kami baru terima pagi ini. Bagaimana kami mau membuat konsep?” kata Obet. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif. “Kita ini sama-sama utusan masyarakat, sehingga kita harus membangun Deiyai sama-sama. Jangan ada persaingan dalam menjalankan pembangunan,” pesannya.
Sementara itu, Yason Edowai dari Fraksi PKB menyoroti beberapa isu krusial. Ia meminta pemerintah daerah mengakomodasi proposal bantuan dari mahasiswa Kabupaten Deiyai yang sedang menempuh studi di Sorong. Selain itu, ia juga menyoroti masalah pelayanan kesehatan, khususnya terkait surat rujukan dari puskesmas. “Pelayanan kesehatan jangan disamakan dengan Paniai yang pasien harus ada surat rujukan. Di Deiyai, banyak puskesmas yang belum aktif. Jika ada pasien yang sakit mendadak dan dibawa ke rumah sakit, kasihan kalau tidak punya rujukan,” jelasnya.
Amison Dogopia, Ketua DPRD jalur otonomi khusus (Otsus), mengungkapkan kebingungan anggota dewan dalam menjalankan tugas mereka. Ia merasa belum sepenuhnya memahami porsi kerja sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, ia meminta pimpinan daerah untuk memberikan bimbingan teknis (Bimtek) agar anggota dewan bisa bekerja lebih efektif.
Menanggapi keluhan yang disampaikan, Bupati Melkianus Mote menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan dokumen. “Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Sebenarnya seharusnya Selasa sudah kami berikan, namun ada kendala sehingga buku materi baru bisa sampai pagi tadi,” kata Bupati.
Terkait pelayanan kesehatan, Bupati Melkianus menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan. “Pelayanan kesehatan kita mulai dari yang terdekat seperti Puskesmas Wagete, yang sebelumnya melayani 5-10 pasien, kini ratusan pasien pun akan dilayani,” terangnya. Ia juga berjanji akan menempatkan tenaga kesehatan (mantri) sesuai dengan kampung masing-masing dan akan segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait penempatan tersebut.
Pada akhir sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara dan semua pihak yang hadir. Rapat ini menjadi sorotan penting karena menunjukkan dinamika antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan daerah, sekaligus menyoroti isu-isu mendesak yang perlu segera ditangani.
